Koalisi PD dan PKS, layakkah dipertahankan?

Dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (30/3) malam, PKS menolak satu suara dengan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. PKS bersikukuh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini kemudian memicu persoalan dalam tubuh Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri dari enam partai tersebut dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

PKS kemudian dinilai sebagai pembangkang dalam setgab karena tidak mendukung keputusan pemerintah yang merencanakan untuk memberlakukan kebijakan menaikkan harga BBM dengan berbagai pertimbangan. “Semua partai koalisi, harus patuh terhadap kebijakan pemerintah meskipun terkadang kebijakan itu bisa merugikan citranya. Kalau mau enaknya sendiri, PD tak masalah PKS keluar koalisi” kata Sekretaris FPD DPR, Saan Mustopa, kepada detikcom, Rabu (28/3/2012).

Disisi lain seperti ditulis Harian Analisa bahwa  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan partainya tetap konsisten mengusulkan agar pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami akan bersama masyarakat karena partai ini dibesarkan masyarakat. Politisi bisa mencapai menteri dan kursi DPR karena didukung rakyat. Jadi, kalau keputusan pemerintah tidak sesuai aspirasi rakyat, kami tidak meninggalkan rakyat," katanya menegaskan.

Melihat pertanyaan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq tersebut, jelas bahwa PKS sendiri seharusnya rela keluar dari koalisi Parta Demokrat jika memang partai tersebut (PKS, red.) dikeluarkan dari koalisi setgab sebagai sanksi atas “pembangkangan” pada keputusan yang dibuat setgab.

Yang kemudian menjadi persoalan dan menarik untuk dipikirkan adalah bagaimana seharusnya SBY bersikap terhadap hal tersebut baik pada posisinya sebagai Presiden maupun Pembina PD, dan apakah sikap PKS tersebut memang bisa dinilai sebagai langkah nyata partai  untuk berpihak kepada rakyat Indonesia yang secara umum menolak kebijakan kenaikan harga BBM, ataukah hanya “jurus jitu” yang dikeluarkan pada saat yang tepat hanya untuk menarik simpati masyarakat?

Melihat citra yang telah terbentuk dalam benak masyarakat saat ini terkait Presiden SBY yang dinilai sering ragu-ragu untuk mengambil suatu keputusan, permasalahan diatas seharusnya menjadi “peluang” SBY untuk memperlihatkan bahwa dia tidak seperti apa yang dicitrakan. Dengan kata lain, bahwa Pembina PD ini harusnya tegas bersikap dengan mengeluarkan PKS secepatnya dari koalisi. Sehingga dia bisa dinilai sebagai pemimpin yang tegas dan konsisten dengan kebijakan yang akan diambil, meskipun dengan resiko masyarakat secara umum tidak sepakat dengan  kebijakan tersebut.

Terlepas dari menguntungkan atau tidaknya kebijakan menaikkan harga BBM tersebut, yang jelas masyarakat saat ini sedang fokus pula pada gaya kepemimpinan SBY yang selalu melempar masalah untuk diwacanakan pada ranah publik yang pada akhirnya mengambang dan berlarut-larut. Jika permasalahan “pembangkangan” PKS tersebut tidak diambil keputusan secepatnya, maka bisa diperkirakan hal tersebut akan menjadi masalah berkelanjutan yang seharusnya tidak perlu terjadi apalagi menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan.